Anggaran Bukan Political Tools?

Oleh, Bambang Tri Harnoko

Dalam headline harian Investor Daily edisi Kamis, 21 Juni 2007 tertera judul ”Anggaran Bukan Political Tools”. Judul headline tersebut sangat menarik dan mengundang perhatian penulis untuk memberikan sedikit komentar dalam rangka mencoba memberikan sedikit pencerahan bagi publik. Karena, menurut hemat penulis judul tersebut kurang tepat dan tidak mencerdaskan publik.

Pada dasarnya, esensi APBN sebagai anggaran publik adalah pengalokasian sumber daya yang langka (scarce resources) dan karenanya berarti pilihan antara berbagai obyek pengeluaran yang dianggap potensial. Anggaran menghendaki keseimbangan dan diperlukan suatu proses pengambilan/pembuatan keputusan.

Anggaran publik menggambarkan apa yang dilakukan pemerintah dalam bentuk daftar bagaimana pemerintah membelanjakan dananya. Sebuah anggaran menghubungkan tugas yang mesti ditunaikan dengan jumlah resources yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut, memastikan bahwa dana tersedia guna membiayai perang, menyediakan perumahan, atau memelihara sarana jalan raya. Anggaran membatasi pengeluaran terhadap penerimaan yang tersedia, untuk memastikan anggaran dalam keadaan seimbang dan mencegah pengeluaran yang berlebih (overspending). Anggaran publik tidak hanya sekedar dokumen yang bersifat teknis manajerial, tapi secara intrinsik juga merupakan dokumen politik.

Anggaran, sebagai salah satu perangkat kebijakan publik, mencerminkan pilihan tentang apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah. Anggaran mencerminkan konsensus publik tentang jenis pelayanan yang mesti disediakan pemerintah dan hak yang dimiliki warganegara sebagai anggota masyarakat. Mestikah pemerintah menyediakan pelayanan yang dapat disediakan oleh swasta, seperti air, listrik, transportasi dan perumahan? Apakah setiap warganegara memiliki jaminan kesehatan tanpa memperdulikan kemampuannya untuk membayar? Apakah ada jaminan bagi anak terlantar? Apakah masyarakat memiliki hak memperoleh perumahan.

Anggaran mencerminkan prioritas, antara keamanan dan pengendalian banjir, antara kesejahteraan dan pertahanan, antara kawasan barat dan kawasan timur. Proses anggaran menjembatani antara kelompok dan individu yang menginginkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah dan menentukan siapa mendapatkan apa. Keputusan ini mungkin mempengaruhi apakah orang miskin memperoleh pekerjaan, sebagai respon atas meningkatnya pengangguran.

Anggaran mencerminkan proporsi relatif dari keputusan yang dibuat bagi kepentingan lokal dan konstituen, atau untuk tujuan efisiensi, efektivitas, dan tujuan-tujuan publik yang lebih luas. Anggaran mencerminkan tingkat kepentingan anggota legislatif untuk memberi kepuasan konstituen mereka dan kemauan anggota legislatif untuk memperhatikan tuntutan kelompok kepentingan.

Anggaran memberikan perangkatan akuntabilitas yang powerfull bagi setiap warganegara yang ingin mengetahui bagaimana pemerintah membelanjakan uang dan apakah pemerintah mengikuti keinginan mereka. Anggaran menjembatani antara keinginan atau preferensi masyarakat dengan hasil (outcome) dikeluarkan pemerintah.

Anggaran mencerminkan preferensi warganegara untuk setiap bentuk dan level pajak yang berbeda, sebagaimana kemampuan pembayar pajak dari kelompok tertentu untuk menggeser beban pajaknya kepada pihak lain. Anggaran mencerminkan degree di mana pemerintah meredistribusikan kekayaan ke atas (upward) atau ke bawah (downward) melalui sistem perpajakan.

Pada level nasional, anggaran mempengaruhi perekonomian, sehingga kebijakan fiskal mempengaruhi level ketenagakerjaan (employment) –berapa banyak orang yang memperoleh lapangan pekerjaan.

Anggaran mencerminkan kekuatan relatif dari individu dan organisasi yang berbeda untuk mempengaruhi hasil anggaran. Pembuatan keputusan penganggaran menggambarkan kekuatan relatif aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan antara cabang-cabang pemerintahan, sebagaimana pentingnya antara warganegara secara umum dan kelompok kepentingan tertentu.

Dalam seluruh aspeknya tersebut, anggaran publik bernuansa politis. Tetapi anggaran tidaklah sama jenisnya (typical) dengan proses politik lainnya dan itu merupakan salah satu contoh diantara sekian banyak. Hal ini penting karena isu-isu kebijakan tertentu tercermin dalam anggaran: ruang lingkup (scope) pemerintahan, distribusi kekayaan, keterbukaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok kepentingan, dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Hal ini unik karena karena keputusan-keputusan ini dilakukan dalam konteks anggaran, yang membutuhkan keseimbangan (balance), keterbukaan terhadap lingkungan (environment), dan tuntutan keputusan yang tepat saatnya sehingga pemerintah dapat melaksanakan tanpa diinterupsi.

Dari penjelasan tersebut, kembali kita ajukan pertanyaan, apakah anggaran bukan political tools?***